Iuran BPJS naik 100 persen, apakah layak ?


BPJS merupakan layanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia, layanan ini bertujuan untuk memberikan pengobatan secara gratis kepada pasien yang mengikuti program ini. Untuk mengikuti program ini setiap maka diwajibkan untuk membayar iuran bulanan atau dalam asuransi dikenal dengan premi.

Dewasa ini Masyarakat Indonesia di pusingkan dengan keputusan bahwa Iuran BPJS kesehatan naik, ada pro dan kontra terkait hal ini namun. Pemerintah memastikan kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan tetap akan dilakukan meski banyak pihak yang mengkritik. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Kenaikan ini untuk peserta kelas I dan II atau peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah sudah bulat menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan sebesar 100 persen untuk menutup defisit JKN. Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, kenaikan iuran itu akan dilakukan mulai 1 Januari 2020. Namun ini berlaku hanya untuk kelas I dan kelas II. "Yang kelas I kelas II mulai 1 Januari 2020 jadi Rp 160.000 dan Rp 110.000 sehingga kami bisa sosialisasi untuk masyarakat," ujarnya seusai rapat kerja dengan DPR. Rencana pemerintah menaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan disambut dingin DPR.

baca juga cara menjaga kesehatan rambut

Anggota Komisi XI dari Fraksi PPP Elviana juga menolak usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah, Ia heran mengapa pemerintah justru mengejar rakyat atas masalah defisit BPJS Kesehatan. Rakyat kata dia sudah terbebani berbagai harga kebutuhan sehari-hari mulai dari listrik hingga BBM, pemerintah harusnya malu mengajukan skema usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan . "Atas nama fraksi tolong sampaikan ke Menteri Keuangan, malu ini skemanya ibu Menteri Keuangan. Enak saja nulis rakyat yang dulu iuran Rp 25.000 naik Rp 42.000," kata dia. "Mau ditombok dengan apa ya enggak mungkin Pak Jokowi enggak bisa karena hanya segitu (Rp 32,8 triliun). Untuk mindahkan ibu kota saja mampu kok, yang enggak penting-penting amat menurut saya," sambungnya.

BPJS banyak membatu pengobatan warga Indonesia khususnya mereka yang tidak mampu karena pengobatan mereka bisa gratis dengan skema BPJS ini terlebih mereka yang tidak harus membayar iuran bulanan karena di subsidi pemerintah. Keharusan seluruh warga Indonesia memiliki BPJS merupakan hal yang sangat baik yang dilakukan pemerintah, pasalnya dengan cara ini seluruh warga dengan berbagai kalangan bisa menikmati fasilitas kesehatan yang layak, dan tentu saja kesadaran masayarakat akan kesehatan akan meningkat.

baca juga artikel lainnya cara mencegah timbulnya jerawat

Dari segi pelayanan juga BPJD memang belum mampu memberikan pelayanan yang baik, banyak warga yang mengeluhkan lamanya waktu menunggu jika menggunakan BPJS dan masih terbatasnya FasKes serta rumah sakit yang menerima pasien BPJS. Warga banyak merasa di nomor duakan ketika berobat dengan BPJS padahal mereka yang mengikuti program ini membayar premi bulanan layaknya asuransi dan warga Indonesia mengikuti program ini karena program pemerintah ya wajib dimiliki.

Jadi masih layakkah iuran BPJS naik disaat masih banyak keluhan oleh para penggunannya, atau apakah keputusan ini memang sudah diperhitungan oleh pemerintah guna peningkatan kualitas BPJS ??

sumber gambar : pinterest

Belum ada Komentar untuk "Iuran BPJS naik 100 persen, apakah layak ?"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel