UU Tentang Aborsi


Aborsi adalah salah satu tindakan medis yang bertujuan untuk mengakhiri kehamilan. Dengan melakukan aborsi, maka janin pun bisa segera dikeluarkan sebelum sanggup hidup di luar kandungan. Aborsi dapat dilakukan dengan menggunakan obat-obatan yang diminum atau melalui tindakan operasi.

Biasanya aborsi dilakukan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu sehingga janin pun bisa mati. Meskipun memiliki konotasi negatif dalam kehidupan sosial karena banyak orang yang melakukannya karena tidak menginginkan kehadiran janin, pada kenyataannya aborsi juga kerap dilakukan karena kebutuhan menyelamatkan nyawa sang ibu.

baca juga cara menjaga kesehatan rambut

Tindakan aborsi bisa memberikan efek samping seperti munculnya rasa nyeri pada perut, mual-mual dan muntah-muntah, munculnya flek atau bercak darah, hingga adanya risiko besar kompilikasi layaknya pendarahan hebat, kerusakan pada leher rahim, perforasi uterus, munculnya infeksi, hingga adanya komplikasi serius yang bisa saja memicu kematian. Karena alasan inilah ada baiknya aborsi baru bisa dilakukan dengan berbagai pertimbangan medis yang tepat bersama dengan dokter profesional agar tidak membahayakan nyawa ibu. Di Indonesia juga telah di atur Hukum tentang aborsi seperti berikut

Hukum Tentang Melakukan Aborsi

Aturan mengenai aborsi di Indonesia diatur dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, berdasarkan pasal 75 UU Kesehatan, disebutkan hanya terdapat dua kondisi pengecualian untuk dilakukannya aborsi dengan alasan medis:

1.Adanya indikasi darurat kesehatan pada usia dini kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, janin menderita kelainan genetik berat, atau cacat bawaan yang tidak dapat disembuhkan sehingga sulit bagi janin untuk bertahan hidup di luar kandungan.

2.Kehamilan akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma. Aborsi yang dilakukan di luar dari kedua kondisi di atas adalah sesuatu yang ilegal. Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 194 UU Kesehatan, yaitu tiap orang yang terlibat tindakan aborsi ilegal dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 1 miliar.

baca juga artikel lainnya cara mencegah timbulnya jerawat

Meski sebelumnya sempat ada perbedaan pendapat tentang pasal mengenai aborsi ini namun RKUHP telah rampung dan dibahas oleh pemerintah dan DPR. Kedua pihak telah sepakat membawa RKUHP ke rapat paripurna pada 24 September 2019 untuk disahkan.

Namun sekali lagi yang harus kita tekankan bahwa Aborsi bukanlah perbuatan yang baik dan mesti harus ada peraturan yang jelas untuk hal ini, karena aborsi sendiri dilihat sebagai pembunuhan jadi tindakan ini sama sekali tidak boleh di dukung.

Belum ada Komentar untuk "UU Tentang Aborsi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel